JAKARTA, Inersia.tv – Angin segar menghampiri industri penerbangan dan masyarakat Indonesia di tengah tekanan fluktuasi harga energi global. Pemerintah pusat secara resmi membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100 persen untuk pembelian tiket pesawat domestik khusus kelas ekonomi.

​Langkah strategis ini telah ditetapkan secara sah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026. Keputusan tersebut diambil sebagai respons atas lonjakan tajam harga tiket pesawat yang dipicu oleh tingginya harga avtur dunia.

​Melalui beleid tersebut, pemerintah memberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) secara penuh untuk meringankan beban masyarakat. Pembebasan pajak ini mencakup tarif dasar penerbangan sekaligus biaya tambahan bahan bakar pesawat.

​Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, memberikan kepastian mengenai rentang waktu pelaksanaan kebijakan stimulus fiskal tersebut.

​"Fasilitas ini berlaku selama 60 hari, terhitung sejak satu hari setelah aturan tersebut diundangkan,” ujar Haryo Limanseto.

​Periode emas untuk menikmati penerbangan bebas pajak ini berlangsung pada rentang waktu 25 April 2026 hingga 23 Juni 2026. Masyarakat harus memastikan transaksi pembelian dan jadwal keberangkatan berada di dalam periode tersebut agar tidak dikenakan tarif PPN normal.

​Fasilitas potongan harga ini memiliki batasan layanan yang perlu diperhatikan secara cermat oleh para calon penumpang. Pembebasan PPN tidak berlaku untuk pembelian fasilitas tambahan penerbangan seperti bagasi ekstra, pemilihan kursi khusus, asuransi, maupun layanan konsumsi premium.

​Intervensi fiskal dari negara ini merupakan langkah penyeimbang yang sangat mendesak. Hal ini mengingat biaya bahan bakar avtur menyumbang porsi sangat besar, yakni sekitar 40 persen, dari total biaya operasional maskapai penerbangan.

​Maskapai penerbangan kini diwajibkan untuk melaporkan penggunaan fasilitas PPN DTP secara tertib, transparan, dan akuntabel kepada otoritas pajak. Di sisi lain, tiket pesawat untuk penerbangan non-ekonomi akan tetap dikenakan PPN secara normal agar dukungan fiskal lebih tepat sasaran.

​Selain menanggung biaya PPN, pemerintah juga membatasi kenaikan tarif penerbangan domestik agar harganya tidak terlampau liar. Ambang batas kenaikan harga tiket pesawat di pasaran saat ini ditahan secara ketat pada kisaran sembilan hingga 13 persen.