JAKARTA, Inersia.tv – Istana Kepresidenan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya angkat bicara menanggapi polemik pengadaan 1.098 ekor sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembelian ribuan hewan kurban untuk perayaan Iduladha tersebut diketahui sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

​MUI menegaskan bahwa langkah kepala negara menggunakan dana kas negara untuk menyumbang hewan kurban sama sekali tidak melanggar aturan agama. Kebijakan tersebut justru dinilai membawa kemaslahatan yang luas bagi masyarakat yang membutuhkan kelayakan gizi.

​"Kurban yang dilakukan oleh kepala negara menggunakan uang negara atau APBN itu sah secara syari dan tidak ada persoalan," kata perwakilan MUI.
​Lebih lanjut, pihak lembaga ulama tersebut menjelaskan bahwa posisi presiden sebagai pemimpin negara memiliki keistimewaan tersendiri dalam hukum Islam. Kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin diyakini akan selalu berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan warga negaranya.

​"Dalam fiqih, pemimpin itu bertindak untuk kepentingan rakyatnya, sehingga kurban dari APBN pahalanya mengalir untuk seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

​Di sisi lain, pihak Istana Kepresidenan juga telah memberikan klarifikasi resmi terkait pos anggaran pengadaan sapi kurban bernilai miliaran rupiah tersebut. Istana memastikan bahwa seluruh mekanisme pengadaan telah berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tertib administrasi keuangan negara.

​"Ini adalah bentuk perhatian Presiden kepada masyarakat, dan penganggarannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam APBN," ujar perwakilan Istana Kepresidenan.

​Sapi-sapi kurban berkualitas unggul dengan bobot rata-rata hingga satu ton tersebut kini tengah didistribusikan ke berbagai pelosok nusantara. Penyaluran bantuan hewan potong ini difokuskan pada masjid-masjid besar, pondok pesantren, hingga daerah-daerah terpencil yang jarang tersentuh bantuan.

​Langkah pembagian daging kurban secara masif ini diharapkan mampu membawa kebahagiaan bagi rakyat kecil di momentum hari raya. Publik kini diimbau untuk tidak lagi meributkan sumber dana dan lebih berfokus pada manfaat nyata yang didistribusikan langsung ke masyarakat luas.