SLEMAN, Inersia.tv – Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, tidak kuasa menahan kesedihannya setelah menonton film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Ia memanfaatkan momen tersebut untuk melontarkan kritik tajam terhadap maraknya praktik alih fungsi lahan hutan yang meminggirkan hak-hak masyarakat lokal.

​Pernyataan emosional tersebut disampaikan Megawati saat hadir sebagai pembicara utama dalam sebuah forum akademik di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara yang digelar pada Jumat (22/5/2026) itu membahas tema kedaulatan kelautan dan inovasi geopolitik dalam bingkai ekonomi biru nasional.

​"Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya," ucap Megawati mengutip pernyataan resminya dari laman UGM, Senin (25/5/2026).

​Megawati menekankan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus lebih serius memperhatikan keberadaan masyarakat lokal di kawasan hutan. Pengabaian terhadap hukum adat demi memuluskan proyek komersial dinilai sebagai tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan.

​"Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?," kata Megawati.

​Selain membahas isu deforestasi, putri Proklamator Soekarno itu juga menyoroti ironi pembangunan nasional yang kerap melupakan potensi sumber daya air. Menurutnya, negara ini memiliki kekayaan hayati lautan yang sangat melimpah namun urung dimanfaatkan secara maksimal sebagai fondasi ekonomi utama.

​"Indonesia itu bukan sekadar negara daratan. Kita adalah bangsa maritim dengan posisi strategis di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik," kata Megawati.

​Di sisi lain, dokumenter garapan sutradara Dandhy Laksono yang memicu keprihatinan Megawati tersebut rupanya tengah menghadapi tantangan terkait kebebasan berekspresi di ruang publik. Pihak rumah produksi WatchDoc bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat adanya sejumlah penolakan hingga pembatalan sepihak atas agenda pemutaran film oleh para pemilik tempat.

​Merespons polemik pelarangan tersebut, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan ruang untuk menonton dan mendiskusikan isi karya visual itu secara terbuka.
​"Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial," kata Yusril.