JAKARTA, Inersia.tv – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mempertegas komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan sensus dan pemutakhiran basis data Orang Asli Papua (OAP). Langkah strategis ini dipastikan akan menjadi fondasi utama pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan serta menyalurkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar berjalan tepat sasaran.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menekankan bahwa akurasi data kependudukan merupakan kunci penting untuk mengentaskan ketertinggalan pembangunan di wilayah tersebut. Validitas pendataan mutlak diperlukan agar seluruh implementasi program kesejahteraan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal.

Di samping penataan administrasi demografis, pemerintah juga terus mengebut proses distribusi anggaran Otsus guna mendukung kelancaran proyek infrastruktur daerah. Berdasarkan laporan penyelenggaraan per Mei 2026, realisasi pencairan dana tahap pertama telah berhasil mencapai tingkat efisiensi yang sempurna.

Kementerian Keuangan tercatat sudah merampungkan seluruh kewajiban transfer uang negara untuk triwulan satu kepada 46 wilayah yang tersebar di wilayah Papua. Pencapaian penyaluran hingga seratus persen ini dinilai sebagai wujud nyata keberhasilan dari reformasi birokrasi pemerintahan daerah.

Pemerintah menaruh harapan besar agar sinergi data dan kecepatan eksekusi anggaran ini mampu menutup rapat celah kebocoran administratif. Seluruh kepala daerah di Tanah Papua kini didorong untuk segera melahirkan berbagai inovasi pelayanan publik demi mewujudkan pemerataan ekonomi.

Pihak kementerian sangat mengapresiasi ritme kerja jajaran pemerintah daerah yang berhasil mempercepat proses birokrasi tersebut secara kolektif.
"Saya pikir ini sebuah percepatan yang sudah dilakukan. Sebuah lompatan, sebuah perbaikan tata kelola yang semakin baik sebagai tata kelola untuk enam provinsi di Tanah Papua," ujar Ribka.