JAKARTA, Inersia.tv – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang. Payung hukum ketenagakerjaan terbaru ini disetujui dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan IV di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026).

​Sidang pengesahan bersejarah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani bersama sejumlah wakil ketua. Rapat pengambilan keputusan ini tercatat dihadiri oleh 314 anggota parlemen dari total 578 wakil rakyat.

​Proses pengesahan bermula dari pemaparan laporan hasil pembahasan rancangan beleid oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan. Puan kemudian mengambil alih jalannya sidang untuk meminta persetujuan akhir dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir.

​"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Apakah dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.
​Para anggota dewan secara serempak menjawab setuju yang langsung diikuti dengan ketukan palu sidang. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengapresiasi langkah cepat parlemen dalam menuntaskan inisiatif legislasi ini.

​"Bagi pemerintah, ini sebuah kebahagiaan karena, seingat saya, Bapak Presiden Prabowo Subianto pada saat hari yang lalu, sesuai dengan tuntutan teman-teman dari seluruh serikat pekerja, juga menyampaikan keinginan agar RUU ini bisa diselesaikan," kata Supratman.

​Ia merasa sangat bersyukur karena proses perumusan undang-undang krusial ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti.
​"Dan alhamdulillah pimpinan DPR dan semua teman-teman di Baleg bisa menyelesaikan. Tentu ini kebahagiaan bagi pemerintah, RUU ini akhirnya terwujud karena ini adalah usul inisiatif DPR," tambahnya.

​Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, turut menyambut positif pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Ia menyebut pihak pemerintah telah merampungkan dan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada rapat kerja tingkat pertama sehari sebelumnya.

​"Pemerintah berkomitmen menempatkan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang memiliki hak asasi sebagaimana pekerja pada umumnya. Perlindungan tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir, termasuk mekanisme penyelesaian perselisihan," kata Menaker Yassierli.

​Aturan anyar ini memastikan setiap pekerja rumah tangga di Indonesia akan memperoleh jaminan hak layaknya profesi formal lainnya. Mereka kini dijamin oleh negara untuk mendapatkan upah yang memadai, batasan waktu kerja, hak libur bulanan, cuti, serta perlindungan dari kekerasan.

​"Pemerintah sangat setuju memasukkan pekerja rumah tangga untuk memiliki status pekerja pada umumnya yang mendapatkan hak sesuai harkat dan martabat sebagai manusia," katanya.

​Undang-undang ini juga memuat ketentuan ketat mengenai Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) dan kewajiban pelatihan vokasi. Beleid tersebut bahkan mengatur tata cara penyelesaian masalah ketenagakerjaan melalui jalur musyawarah dengan melibatkan perangkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

​"Pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BALEG DPR RI yang telah memprioritaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini untuk segera dibahas bersama dengan Pemerintah," pungkasnya.