JAKARTA, Inersia.tv – Badan Narkotika Nasional (BNN) secara resmi mendesak pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape di seluruh wilayah Indonesia. Desakan tersebut menguat usai tingginya temuan kasus penyalahgunaan peranti itu sebagai sarana baru untuk mengonsumsi berbagai jenis narkotika.

​Pihak BNN yang dikomandoi oleh Kepala BNN, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, merasa sangat prihatin melihat perkembangan modus kejahatan narkoba di masyarakat. Alat pengasapan kekinian tersebut terbukti acap kali digunakan sebagai media konsumsi dengan mencampurkan zat berbahaya ke dalam liquid atau cairannya.

​"Menjadi sebuah harapan besar bagi BNN agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia, karena vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi etomidate," kata Suyudi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR RI terkait RUU Narkotika dan Psikotropika, Selasa (7/4/2026).

​Fakta penyalahgunaan ini didukung langsung oleh serangkaian pengujian forensik yang ketat di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Para petugas ahli baru-baru ini melakukan analisis klinis mendalam terhadap 341 produk sampel cairan vape yang beredar luas di pasaran.

​Hasil uji laboratorium tersebut mengungkapkan data temuan yang dinilai sangat mengkhawatirkan bagi keselamatan generasi bangsa. Terdapat 11 sampel yang secara meyakinkan terbukti positif mengandung ganja sintetis atau synthetic cannabinoid.

​Kandungan kimia berbahaya terbanyak yang berhasil ditemukan oleh tim penyidik adalah cairan anestesi etomidate pada 23 sampel. BNN juga mendapati satu sampel lain yang secara sah terbukti tercampur dengan sabu cair atau methamphetamine.

​Otoritas pemberantasan barang haram mencatat bahwa etomidate saat ini telah resmi diklasifikasikan ke dalam daftar narkotika golongan II. Oleh sebab itu, pelarangan alat isap elektrik ini dinilai sebagai langkah strategis yang sangat krusial dalam memutus mata rantai peredarannya.

​"Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengkonsumsinya," jelas Suyudi.

​Dalam memaparkan urgensinya kepada anggota dewan, pihak BNN turut menjadikan sejumlah negara tetangga sebagai tolok ukur ketegasan hukum. Tercatat sudah ada lima negara di wilayah Asia Tenggara yang telah memelopori kebijakan larangan peredaran rokok elektrik secara absolut.

​"Kita bisa melihat bagaimana ketegasan negara-negara di kawasan ASEAN yang telah lebih dulu mengambil sikap untuk melarang peredaran vape di negara mereka," kata dia.