JAKARTA, inersia.tv – Alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk layanan konferensi video Zoom menuai kritik tajam dari masyarakat luas. Lembaga pemerintah tersebut kedapatan menyiapkan dana sebesar Rp5,7 miliar untuk masa langganan April hingga Desember 2026.

​Nilai pengadaan infrastruktur digital tersebut setara dengan pengeluaran sekitar Rp633 juta setiap bulannya. Besaran dana ini memicu perdebatan karena dianggap bertolak belakang dengan instruksi penghematan belanja negara.

​Publik secara terang-terangan membandingkan nominal miliaran rupiah tersebut dengan tarif langganan Zoom komersial pada umumnya. Sebagian besar masyarakat menilai harga paket standar aplikasi tersebut seharusnya hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan.

​Sejumlah warganet menyuarakan kekecewaan mereka di media sosial karena BGN dinilai tidak rasional dalam merancang anggaran.

​“Di mana-mana efisiensi, kenapa ini pemborosan?” tulis salah satu warganet.
​Pengguna media sosial lain juga ikut menyoroti langkah lembaga tersebut yang dianggap menghamburkan uang pajak rakyat di tengah situasi ekonomi saat ini.

​“Amburadul pemakaian uang rakyat,” tulis warganet lainnya.
​Menanggapi kontroversi tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana langsung memberikan klarifikasi secara terbuka. Ia menjelaskan bahwa dana itu tidak ditujukan untuk sekadar rapat internal pegawai.

​“Untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan,” ujar Dadan.

​Sistem rapat daring ini diklaim memiliki spesifikasi skala perusahaan besar yang dikelola langsung oleh pusat data BGN. Aplikasi tersebut dirancang mampu menampung 5.000 pengguna aktif serta memfasilitasi maksimal 50.000 peserta dalam satu kali sesi. Seluruh struktur organisasi dari tingkat pusat hingga satuan pelaksana di daerah diwajibkan menggunakan fasilitas tersebut.

​“Dengan dukungan kapasitas besar tersebut, BGN dapat menjangkau hingga puluhan ribu peserta dalam satu waktu,” katanya.

​BGN memandang jaringan komunikasi berkapasitas besar ini sebagai instrumen mutlak untuk menjaga kelancaran program Presiden Prabowo Subianto.

​“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah,” tambah Dadan.