JAKARTA, inersia.tv– Konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) di Papua Tengah telah memakan belasan korban jiwa dari kalangan masyarakat biasa. Tragedi berdarah yang terjadi di Kampung Kembru, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, pada Selasa (14/4/2026) tersebut menewaskan 15 warga sipil tak bersenjata.

​Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, secara resmi mengonfirmasi jumlah korban jiwa tersebut berdasarkan pendataan dari pemerintah daerah hingga saksi mata. Pernyataan keprihatinan tersebut disampaikannya langsung dalam sebuah jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Pusat, pada Senin (20/4/2026).

​"Sebanyak 15 orang meninggal dunia (dalam) serangan di Kembru tersebut," kata Pigai.

​Bentrokan senjata mematikan itu rupanya tidak hanya merenggut nyawa belasan penduduk setempat secara tragis. Pihak kementerian juga mendata adanya tujuh warga sipil lain yang menderita luka-luka akibat terjebak di tengah pusaran konflik bersenjata tersebut.

​Pemerintah pusat menaruh perhatian yang sangat serius terhadap insiden ini karena kelalaian penanganan berpotensi merusak stabilitas keamanan nasional secara luas. Kementerian HAM bahkan memutuskan untuk mengambil alih penyelidikan agar proses penelusuran fakta berjalan dengan prinsip keadilan dan transparansi tinggi.

​"Lebih baik Kementerian HAM mendahului cek data fakta informasi itu jauh lebih bagus," jelas Pigai terkait langkah strategis institusinya.

​Sang menteri mendesak seluruh pihak terkait untuk tidak menutupi fakta di lapangan dan segera mengungkap para pelaku yang bertanggung jawab atas melayangnya nyawa warga sipil. Ia menegaskan bahwa pemerintah pantang membiarkan tragedi kemanusiaan ini berlalu tanpa adanya proses peradilan yang objektif.

​"Apapun peristiwa yang bisa memicu munculnya bom waktu yang meledak, itu tidak boleh, kerannya tidak boleh dimatikan, harus dibuka. Karena di situlah menjadi mendapatkan keadilan bagi mereka yang korban," ujar Pigai.

​Lebih lanjut, tokoh asal Papua ini meyakini bahwa identitas para pelaku sebenarnya sudah diketahui mengingat insiden kontak senjata tersebut meletus di bawah terik matahari siang. Kesaksian valid dari para korban luka maupun penduduk sekitar dinilai menjadi kunci utama untuk menyeret pihak yang bersalah ke meja peradilan.

​"Peristiwa itu terjadi siang hari pelakunya sudah tahu. Itu tidak bisa diperdebatkan. Pelakunya rakyat sudah tahu, mereka yang menjadi korban tahu, mereka yang ada di masyarakat lokasi tempat juga sudah tahu. Ya sekarang silakan, jangan sembunyikan, harus dibuka," katanya dengan tegas.

​Pigai terus mendorong agar penegakan supremasi hukum ini dieksekusi secepat mungkin oleh negara tanpa harus menunggu mekanisme panjang di Komisi Nasional HAM. Ia memperingatkan bahwa pembiaran kasus ini berpotensi mencoreng martabat Indonesia di mata dunia apabila kelak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

​“Kalau kita tidak buka siapa pelakunya, tidak gentleman menyampaikan pelakunya, dan menyampaikan bertanggung jawab dan tidak melakukan proses hukum, maka ya martabat kita yang akan terganggu," ujarnya mengakhiri.