JAKARTA, Inersia.tv – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), dengan tegas membantah isu keterlibatan dirinya dalam pusaran polemik ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). JK merespons keras tuduhan yang menyebutkan bahwa dirinya telah menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk menyokong isu tersebut.

​Sebelumnya, beredar sebuah video viral di media sosial yang memuat narasi dari seorang pria yang mengaku sebagai peneliti forensik digital bernama Rismon Sianipar. Dalam tayangan tersebut, suara yang mengatasnamakan Rismon menuduh JK telah mendanai Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya senilai Rp5 miliar demi memperkarakan keabsahan ijazah Jokowi.

​Dalam video tersebut, Rismon bahkan mengklaim dirinya menyaksikan langsung proses penyerahan dana dari mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

​"Saya Rismon Hasiholan Sianipar, dengan ini menyatakan ada pejabat elite di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi di mana Jusuf Kalla ikut mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih Rp 5 miliar. Dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut," bunyi narasi dalam video viral itu.

​Menyikapi fitnah keji tersebut, Jusuf Kalla langsung angkat bicara dari kediaman pribadinya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu (5/4/2026). Tokoh senior tersebut memastikan bahwa seluruh informasi yang diedarkan dalam video itu adalah bohong dan tidak mendasar.

​"Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apa pun dengan cara apa pun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi (tidak) pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu di mana, kapan?" kata Jusuf Kalla.

​JK mengakui bahwa dirinya memang mengenal sosok Roy Suryo, namun sebatas karena relasi profesional sebagai sesama mantan pejabat negara. Sebaliknya, ia mengaku sama sekali tidak pernah berinteraksi maupun mengenal individu bernama Rismon Sianipar.

​Lebih lanjut, JK menekankan bahwa dirinya tidak memiliki rekam jejak kotor dengan menggunakan uang untuk menyebarkan kebencian.

​"Tidak main di belakang apalagi orang menjelek-jelekkan, sama sekali tidak ya. Jadi ini semua pasti bohong saja, terpaksa pakai pengacara karena ini masalah hukum. Saya tidak pernah memperalat orang untuk dia main apa itu membicarakan kasus orang, itu kenapa saya hari ini memutuskan itu dan dilaporkan besok," jelas JK.

​Terkait pertemuan sejumlah tokoh di rumahnya pada bulan Ramadan lalu, JK menyebut agenda itu murni untuk mendiskusikan kondisi dan masa depan bangsa. Ia menjamin bahwa diskusi tersebut sama sekali tidak menyinggung urusan ijazah Presiden ke-7 RI.

​"Itu kan terbuka kan pembicaraan itu, terbuka sama sekali. Itu hanya saran untuk kebijakan dan itu untuk Bapak Presiden (Prabowo). Ya, Bapak Presiden (Prabowo)," kata JK.

​Merasa nama baiknya telah dicemarkan di ruang publik, JK memutuskan untuk mengambil langkah tegas secara hukum. Ia telah memberikan mandat penuh kepada tim kuasa hukumnya untuk menyeret penyebar fitnah tersebut ke meja hijau.

​"Maka besok pengacara, Saudara Abdul Haji ini, itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim Saudara Rismon, untuk mencari kebenaran, menetapkan kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar," tegas JK.

​Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menyatakan bahwa timnya tengah mematangkan berkas untuk diserahkan ke pihak yang berwajib pada Senin (6/4/2026). Rencananya, laporan dugaan pencemaran nama baik ini akan diarahkan ke Bareskrim Polri atau Direktorat Siber Polda Metro Jaya.

​"Jadi besok kami akan ke Bareskrim atau mungkin nanti antara Bareskrim atau Polda Metro di Direktur Siber. Untuk membuat laporan polisi. Nanti kami konsultasi dulu biasanya atas pernyataan telak yang telah mencoreng mencemarkan nama baik Pak JK," jelas Abdul Haji.