JAKARTA, Inersia.tv – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memutuskan untuk menunda pengiriman pasukan perdamaian Board of Peace (BoP) menuju Jalur Gaza, Palestina. Keputusan penangguhan tersebut diumumkan secara resmi melalui keterangan tertulis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) pada Senin (16/3/2026).

Langkah penundaan ini diambil menyusul meluasnya eskalasi peperangan antara Iran melawan koalisi Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah. Pemerintah memastikan bahwa seluruh pembahasan terkait pengerahan Pasukan Stabilisasi Nasional (ISF) ke kawasan konflik tersebut sedang dihentikan sementara waktu.

Menyikapi krisis global yang sedang memanas, Presiden Prabowo telah mengajukan diri untuk bertindak sebagai mediator penyelesaian konflik. Ia menilai bahwa ketegangan bersenjata yang berpusat di Timur Tengah ini telah menciptakan gejolak serta ketidakpastian yang merugikan seluruh perekonomian dunia.

Prabowo secara tegas mengajak seluruh pihak yang bertikai untuk segera menurunkan senjata dan bersedia duduk bersama di meja perundingan. Kepala Negara menyarankan agar negara-negara yang berkonflik selalu mengutamakan opsi damai demi mengakhiri pertumpahan darah yang terus meluas.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa niat awal Indonesia bergabung dengan armada BoP murni untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina secara jangka panjang. Ia meyakini partisipasi aktif dari dalam organisasi tersebut dapat memberikan pengaruh kuat untuk mendorong terwujudnya solusi dua negara atau two-state solution.

Terkait kesiapan militer, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya sempat menyatakan bahwa Indonesia memiliki 20.000 prajurit TNI yang siap diberangkatkan ke Gaza. Namun, jumlah tersebut akhirnya dipangkas menjadi 8.000 personel lantaran negara-negara lain terpantau hanya mengirimkan ratusan pasukan.

Sjafrie juga menegaskan bahwa jadwal pasti pemberangkatan prajurit TNI sejak awal sangat bergantung pada perkembangan dinamika BoP di lapangan. Pihak Kementerian Pertahanan terus memantau laporan global secara cermat terkait konflik Israel, Amerika Serikat, dan Iran yang membutuhkan perhatian khusus.